Rakor Camat, Wali Kota Palembang Fokus Atasi 3.625 Lampu Jalan Rusak

PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh camat di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik, Rabu (1/10/2025). Rakor kali ini berbeda karena melibatkan partisipasi masyarakat melalui siaran langsung TikTok, sehingga warga bisa menyampaikan keluhan secara langsung.

Keluhan terbanyak yang masuk adalah soal lampu jalan. Ratu Dewa mengungkapkan, dari total 53 ribu titik lampu di Palembang, tercatat sekitar 3.625 unit dalam kondisi rusak dan harus segera diperbaiki.

“Saya minta Dinas PU membuat simulasi terukur. Dalam 15 hari ke depan akan kita evaluasi progres perbaikannya. Kalau pemasangan baru, saat ini ada 33 ribu titik,” tegasnya.

Selain lampu jalan, warga juga banyak mengeluhkan jalan berlubang, pohon tua, drainase tersumbat, hingga genangan air. Ratu Dewa menekankan agar seluruh camat segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti setiap aduan.

“Saya ingin ada progres nyata, bukan sekadar formalitas rapat. Setelah program anti mager berjalan, dalam waktu satu bulan saya akan cek langsung bersama OPD terkait untuk mencari solusi,” ujarnya.

Tidak hanya infrastruktur, Wali Kota juga meminta camat mendukung program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo, karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

“Camat harus aktif mendeteksi permasalahan di wilayahnya masing-masing. Semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan, semakin terlihat kinerja nyata aparat di lapangan,” kata Ratu Dewa.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Sematang Borang, Nur Muhammad Arpan, melaporkan adanya 149 titik lampu jalan rusak di wilayahnya. Ia juga mengajukan penambahan 249 titik lampu, meski baru disetujui 100 unit.

“Bahkan ada lampu jalan yang nyentrum, ini sangat berbahaya bagi warga. Kami berharap segera ada penanganan,” ungkapnya.

Melalui rakor ini, Pemkot Palembang menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki birokrasi, serta memastikan setiap keluhan masyarakat ditangani secara cepat, transparan, dan terukur.(Don)