Pastikan 11 Arahan Mendagri Dilaksanakan, Dirjen Dukcapil Kunjungi Jawa Timur

Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur pada 10–12 September 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga di daerah.

 

Teguh dijadwalkan bertemu Gubernur Jawa Timur, bupati/wali kota, serta jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Jawa Timur. Ia juga menggelar pertemuan teknis bersama Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Malang beserta camat dan lurah, sekaligus meninjau langsung sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di dua kota tersebut.

 

“Fokus kami adalah optimalisasi Forkopimda, pendekatan dengan tokoh masyarakat, penguatan kegiatan pro rakyat, serta penguatan Siskamling. Dari keempatnya, Siskamling menjadi prioritas utama,” ujar Teguh.

 

Jalankan Regulasi dan SE Kemendagri

 

Upaya penguatan Kamtibmas ini sejalan dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Selain itu, Kemendagri juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025 yang menekankan peningkatan peran Satlinmas dalam menjaga kondusifitas daerah.

 

Surat edaran tersebut memuat tiga poin utama, yakni: meningkatkan peran Satlinmas di desa dan kelurahan, mengoptimalkan kewaspadaan dini melalui Siskamling dengan menghidupkan kembali pos ronda di tingkat RT/RW, serta mewajibkan pelaporan gangguan ketertiban umum melalui aplikasi SIM Linmas.

 

Perhatikan Layanan Dukcapil dan Perlinsos

 

Selain Kamtibmas, Teguh juga memantau layanan administrasi kependudukan di sejumlah daerah. Menurutnya, kelancaran pelayanan dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, dan akta kelahiran sangat penting karena menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik.

 

Ia juga menyoroti kaitan layanan Dukcapil dengan program perlindungan sosial. Saat ini, Kemendagri tengah menguji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Banyuwangi sebagai pilot project nasional.

 

11 Arahan Mendagri

 

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah melaksanakan 11 arahan penting, di antaranya:

 

rutin menggelar rapat Forkopimda,

 

memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat,

 

menginisiasi doa bersama lintas agama,

 

menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bansos,

 

menunda kegiatan seremonial berlebihan, pesta musik, dan perjalanan luar negeri,

 

mendorong kesederhanaan pejabat dan keluarganya,

 

mempercepat perbaikan fasilitas publik,

 

menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pernyataan,

 

serta mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.

 

Dengan arahan ini, pemerintah berharap stabilitas daerah tetap terjaga, pelayanan publik berjalan baik, serta masyarakat merasakan langsung kehadiran negara. (Don)