JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi satuan tugas (satgas) darat untuk menghadapi puncak musim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Langkah tersebut menjadi fokus utama pemerintah mengingat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan.
Penguatan penanganan karhutla dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8).
Rapat dihadiri Kepala BNPB, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan BMKG, Polri, dan TNI.
Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko karhutla akan meningkat di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar **48.889,69 hektare**. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan **28.680,47 hektare**, disusul Riau **15.551,76 hektare**, Kalimantan Tengah **3.069,52 hektare**, Sumatera Selatan **664,87 hektare**, Jambi sekitar **540 hektare**, dan Kalimantan Selatan **383,07 hektare**.
Kepala BNPB menegaskan operasi darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla, terutama saat kondisi cuaca belum memungkinkan dilaksanakannya OMC.
> “Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Kepala BNPB.
BNPB telah menggelar OMC di enam provinsi prioritas dan tetap menyiagakan armada udara untuk segera melakukan penyemaian garam ketika kondisi awan memenuhi syarat.
Saat ini, BNPB mengoperasikan **35 armada udara** yang terdiri atas **12 helikopter atau pesawat patroli**, **21 helikopter water bombing**, serta **dua pesawat OMC**. BNPB juga mengusulkan penambahan delapan helikopter water bombing guna memperkuat operasi pemadaman.
Menurut Kepala BNPB, water bombing hanya berfungsi sebagai dukungan terhadap operasi darat karena pemadaman di lahan gambut tetap memerlukan penyisiran oleh personel di lapangan.
Selain enam provinsi prioritas, rapat juga membahas perkembangan kebakaran hutan di kawasan **Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)**, Jawa Timur.
Karhutla di kawasan konservasi tersebut terjadi sejak 3 Agustus 2026. Hingga 10 Agustus 2026, luas area terdampak diperkirakan mencapai **742,70 hektare**. Pada hari yang sama, operasi water bombing telah dilakukan sebanyak **sembilan sorti** dengan total **24.000 liter air**.
Kawasan TNBTS masih ditutup sementara hingga kondisi dinyatakan aman. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat personel satgas darat di enam provinsi prioritas. Riau mengerahkan **17.854 personel**, Sumatera Selatan **11.567 personel**, Jambi **5.818 personel**, Kalimantan Barat **1.410 personel**, Kalimantan Tengah **10.700 personel**, serta Kalimantan Selatan **770 personel**, dengan **219 personel** berstatus siaga.
BNPB juga akan menyalurkan dukungan berupa pompa jinjing, selang panjang, flexible tank, sumur bor dangkal, alat komunikasi, hingga bantuan operasional bagi personel yang bertugas di lapangan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut mewaspadai potensi asap lintas batas negara. Berdasarkan citra satelit, asap dari wilayah Indonesia terpantau bergerak menuju Malaysia pada 4 serta 6–9 Agustus 2026 akibat perubahan arah angin.
Sementara itu, kualitas udara di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian. Pada 9 Agustus 2026, Kota Pontianak mencatat **Air Quality Index (AQI)** tertinggi sebesar **193**, yang masuk kategori sangat tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Regulasi daerah yang masih memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar akan dievaluasi agar tidak menjadi celah terjadinya karhutla.
> “Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum,” tegas Kepala BNPB.
Pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah rawan karhutla, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.(Don)
Berita Lainnya
Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Sindikat Internasional “Love Scamming”
Kapolri Pimpin Upacara Hari Juang Polri 2026 di Surabaya
Pemprov Jatim Kembali Kirim 64,4 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Gempa NTT, Target Tembus 100 Ton