Jombang — Ketegangan internal Nahdlatul Ulama (NU) kembali mengemuka setelah Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyampaikan klarifikasi tegas terkait serangkaian keputusan Syuriyah yang dinilai menyimpang dari aturan organisasi. Berbicara di hadapan para Mustasyar dan kiai sepuh, Gus Yahya membeberkan tuduhan yang diarahkan kepadanya sekaligus menunjukkan sejumlah dokumen pembuktian.
Dalam forum tersebut, Gus Yahya menilai bahwa beberapa keputusan yang diambil oleh Rais Aam dan rapat harian Syuriyah dilakukan tanpa prosedur yang benar serta melampaui kewenangan yang ditetapkan AD/ART.
“Rapat harian Syuriyah melakukan penghakiman tanpa memberi saya kesempatan klarifikasi. Itu pelanggaran fundamental. Bahkan sampai hari ini saya dicegah untuk menjawab langsung,” ujar Gus Yahya. “Keputusan yang lahir dari proses bermasalah otomatis menimbulkan masalah beruntun: surat edaran bermasalah, rapat pleno bermasalah, bahkan pengambilalihan jabatan pun bermasalah.”
Mengembalikan NU pada Tatanan yang Dibangun Para Pendiri
Dalam pemaparannya, Gus Yahya menegaskan pentingnya menjaga tatanan organisasi sebagaimana dirumuskan oleh para muassis, khususnya Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari. Menurutnya, pendiri NU dengan sengaja menciptakan AD/ART untuk membatasi kewenangan personal, meskipun beliau sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar.
“Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari itu supreme kiai, pengaruhnya luar biasa. Tapi beliau tetap membuat AD/ART yang membatasi wewenangnya sendiri sebagai Rois Akbar. Itu pesan jelas: tatanan harus dijaga, bukan dipreteli seenaknya,” tegasnya.
Gus Yahya menyebut bahwa ketika keputusan diambil secara sepihak dan di luar mekanisme, NU justru dibawa mundur satu abad ke belakang—ke zaman ketika organisasi ini belum memiliki sistem baku.
Respons atas Klaim Keabsahan Rapat Pleno dan Pergantian Struktur
Menanggapi pernyataan pihak yang menganggap rapat pleno 9 Desember serta pergantian struktur sebagai langkah sah, Gus Yahya memberikan bantahan keras.
“Kalau dasar keputusannya saja cacat dan diambil lewat mekanisme yang tidak sah, semua turunannya otomatis cacat. Ini logika elementer organisasi. Menutup mata terhadap ini sama saja pura-pura.”
Terbuka untuk Islah, Tegas Menjaga Konstitusi NU
Meski menyampaikan kritik keras, Gus Yahya menegaskan dirinya tetap membuka pintu rekonsiliasi. Namun, ia menolak menerima proses yang dianggap melanggar konstitusi jam’iyah.
“Kami siap islah kapan saja. Tapi jangan paksa kami menerima proses yang menyalahi konstitusi jam’iyah. NU ini bukan milik perseorangan, bukan alat kuasa. Ini tanzim yang dibangun dengan darah dan akal para pendiri,” ujarnya.
Gus Yahya memastikan akan berkoordinasi dengan para kiai sepuh, serta jajaran PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia, guna menjaga NU tetap berjalan sesuai rel AD/ART dan nilai yang diwariskan para pendiri.
Berita Lainnya
Khofifah Datangi Tipikor, Penuhi Panggilan Jaksa KPK,
PDTS KBS Jamin Kesejahteraan Satwa Jadi Prioritas Utama
BRI Sidoarjo Salurkan 2000 Paket Sembako Wujud Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat Kurang Mampu