Ketahanan Pangan dan Paradoks Indonesia

Sekolah Alam Petani Muda Nusantara (Sampun) dan Cakrawala Kata kembali menggelar Seri diskusi pertanian Ketahanan Pangan dan Paradoks Indonesia. Acara ini digelar di Sekretariat Sampun, Jl. Rungkut Menanggal 26 Surabaya (Jumat, 3/10).

 

Diawali dengan nonton bareng film dokumenter karya Watchdoc, tentang suku Baduy dan Cipta Gelar, acara diskusi ini dihadiri puluhan generasi muda dari berbagai kalangan.

 

“Dunia pertanian sebetulnya sangat related dengan kehidupan anak muda. Terlebih diperkotaan, kongkow kuliner sudah menjadi gaya hidup,” Ujar Evan B. Siahaan, Founder Sampun.

 

Lebih lanjut pemuda berdarah Batak ini menjelaskan, sayangnya life style ini seolah tidak berhubungan langsung langsung dengan dunia pertanian.

 

“Kami ingin mendekatkan isu pertanian dalam life style kalangan muda. Aneh rasanya bicara ketahanan pangan tapi mayoritas yang kita makan masih impor. Lidah kita sekarang lebih akrab dengan produk luar, ” ujarnya.

 

Lebih lanjut aktivis muda ini mengungkapkan, Indonesia selalu bangga menyebut diri sebagai negara agraris, tapi kenyataannya kita masih sangat bergantung pada impor beras, kedelai, bawang putih, hingga daging. Ini paradoks yang memalukan. Petani di negeri sendiri seolah hanya dijadikan simbol, bukan subjek utama pembangunan pangan.

 

Sementara itu, Indra Surya Purnama, salah satu pemateri sekaligus pendiri Cakrawala Kata menambahkan, krisis pangan bukan hanya soal teknis pertanian, melainkan juga terkait dengan politik kebijakan, hukum yang lemah dalam melindungi petani, hingga karakter bangsa yang masih konsumtif dan minim keberpihakan pada produksi lokal.

 

Pemuda yang juga aktivis budaya ini menyoroti pentingnya mengembalikan budaya pangan lokal yang mulai tergerus globalisasi.

 

“Kita tidak boleh kehilangan jati diri. Nasi, jagung, singkong, sagu, semua itu adalah identitas bangsa. Jika kita terus mengganti dengan produk impor, maka bukan hanya perut kita yang dijajah, tapi juga jiwa kita,” tambahnya.

 

Pangan adalah wajah bangsa. Jika kita gagal di sini, maka kita gagal dalam menjaga kedaulatan kita sebagai bangsa merdeka.

 

Disisi lain, mayoritas kehidupan petani hidup dalam garis kemiskinan, dengan akses terbatas pada lahan, modal, dan teknologi.

Kebijakan yang Elitis Regulasi pangan lebih sering melayani kepentingan importir dan spekulan pasar ketimbang memberdayakan petani kecil.

 

“Tidak ada pekerjaan yang serumit petani. Diatas dipengaruhi oleh regulasi, dibawah bertarung langsung dengan tengkulak. Belum lagi pengaruh alam, hama, dan lain sebagainya. Hulu sampai hilir banyak ranjaunya, ” lanjut Indra sambil tertawa.

 

Kondisi ini diamini oleh Evan, ia menegaskan perlunya perubahan paradigma:Kedaulatan pangan harus menjadi prioritas, bukan hanya ketahanan pangan. Politik pangan harus berpihak pada petani kecil, bukan pada oligarki impor.

 

Pendidikan karakter bangsa harus menumbuhkan kebanggaan untuk mengonsumsi hasil bumi sendiri, bukan produk impor.

 

“Ketahanan pangan bukan sekadar program lima tahunan, melainkan soal martabat bangsa. Jika kita terus membiarkan petani menderita, kita sedang menyiapkan kehancuran bangsa dari dalam. Ini bukan hanya persoalan perut, tapi juga soal kedaulatan,” tegas Evan.