April 25, 2026

ITRANSNEWS.COM

iTransNews.com

Wali Kota Palembang Bahas Penanganan Titik Banjir Bersama World Bank dan BBWS Sumatera VIII

Palembang – Pemerintah Kota Palembang terus mendorong upaya konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghadiri Kick Off Meeting Progress of Readiness Criteria (DED and E&S Documents) of Bendung River Subproject, Kamis (24/7/2025), di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Jalan Soekarno Hatta, Palembang.

Pertemuan ini melibatkan BBWS Sumatera VIII dan tim dari World Bank, dengan fokus pada percepatan pengendalian banjir di kawasan Sub-DAS Bendung.

“Alhamdulillah, ini merupakan langkah awal dari usulan kita untuk mengurangi dan mengendalikan banjir, khususnya di Sub-DAS Bendung yang meliputi lima wilayah, antara lain Talang Aman, Simpang Polda hingga Simpang IBA,” ujar Ratu Dewa.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra internasional seperti World Bank, untuk menangani persoalan teknis maupun non-teknis, termasuk isu sosial dan lingkungan.

“Kita tinggal menunggu proses dan tindak lanjutnya. Apalagi hari ini hadir langsung dari pihak BBWS Sumatera VIII dan tim World Bank,” katanya.

Ratu Dewa juga menekankan pentingnya keberlanjutan proyek tersebut agar berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi titik genangan air yang selama ini menjadi keluhan warga.

“Insya Allah ini dapat terwujud, sehingga bisa mengurangi titik genangan air yang ada di Kota Palembang,” harapnya.

Proyek pengendalian banjir di Sub-DAS Bendung merupakan bagian dari kerja sama strategis antara Pemerintah Indonesia dan World Bank dalam program penguatan ketahanan iklim dan infrastruktur perkotaan.

Dokumen DED (Detail Engineering Design) dan E&S (Environmental and Social) Documents akan menjadi acuan teknis pelaksanaan proyek di lapangan. Dukungan dari BBWS Sumatera VIII dinilai sangat krusial, mengingat wilayah Sub-DAS Bendung memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir akibat alih fungsi lahan dan perkembangan kawasan.

Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, Pemerintah Kota Palembang berharap penanganan banjir bisa lebih terarah dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.(Don)